3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) – Ditjen AHU menggandeng berbagai K/L strategis untuk memperkuat implementasi BO Gateway melalui kolaborasi berkelanjutan.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar FGD Evaluasi Perda Ketahanan Pangan dan Perlindungan Lahan Pertanian
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
Menkumham menegaskan bahwa sistem baru ini bukan sekadar pembangunan teknologi, melainkan upaya menciptakan ekosistem hukum yang akuntabel dan presisi, yang mampu menelusuri aliran dana ilegal hingga ke akar-akarnya.
“Dengan data BO yang akurat, kita memberikan kepastian hukum bagi investor dan menjadikan Indonesia sebagai safe haven bagi investasi,” tegasnya.
Forum ini turut dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra, serta perwakilan dari berbagai lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
Kehadiran mereka mencerminkan komitmen lintas sektor untuk memperkuat transparansi dan integritas dalam sistem hukum nasional.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Rapat Fasilitasi Perencanaan Ranperda Kabupaten Belitung
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kepala Kanwil Johan Manurung, dan para kepala divisi terkait.
Mereka menyatakan kesiapan mendukung implementasi sistem BO Gateway di tingkat daerah, guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif hingga ke lapisan pelaksana.
Melalui forum nasional ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola korporasi yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Implementasi sistem verifikasi BO yang terintegrasi menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju pemerintahan digital yang bersih dan responsif terhadap tantangan global.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Apel Pagi dan Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan III
BACA JUGA:FGD Kanwil Kemenkum Babel Evaluasi Perda Pangan dan Perkebunan Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap iklim usaha di Indonesia.