FGD ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga praktisi hukum.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Dorong Transparansi Korporasi lewat Verifikasi Beneficial Ownership
Dengan forum diskusi terbuka, diharapkan terbangun konsensus dalam penyusunan regulasi yang lebih harmonis, aplikatif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks Bangka Belitung, isu ketahanan pangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, kehadiran FGD ini bukan hanya sekadar evaluasi teknis, tetapi juga merupakan langkah nyata memperkuat regulasi agar dapat menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Hasil FGD merekomendasikan adanya harmonisasi perda dengan regulasi pusat serta penyesuaian terhadap perkembangan terkini.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Dorong Profesionalisme ASN Lewat Feedback Penilaian Kompetensi
BACA JUGA:Kemenkum Babel dan Garuda Indonesia Jalin Sinergi Perkuat Mobilitas dan Layanan Publik
Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kemenkumham Babel dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Bangka Belitung.