SUMEKS.CO - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengkritik keras Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu proyek unggulan.
Kordinator Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Raja Parlindungan Pane menyebut, kritik terhadap program MBG ini mengemuka dalam diskusi Indonesia Review di kantor redaksi VOI Media.
Raja yang juga jurnalis senior ini mengungkapkan, berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 4.711 kasus keracunan makanan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025, dengan mayoritas terjadi di Pulau Jawa.
FWK menilai angka tersebut sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan kualitas pangan di lapangan.
BACA JUGA:Sumsel Cetak Generasi Emas Lewat Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI
“Bagaimana mungkin program sebesar ini justru menimbulkan ribuan kasus keracunan? Pemerintah harus bertanggung jawab penuh karena yang jadi korban adalah siswa dan masyarakat kecil,” ujarnya.
Kontroversi semakin menguat setelah anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap dugaan adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam program MBG.
Ia mendesak BGN segera memperbaiki sistem verifikasi agar tidak terjadi manipulasi data.
“Kalau data dapur saja fiktif, bagaimana publik bisa percaya bahwa distribusi makanan betul-betul sampai ke penerima manfaat,'' kata Raja Mengutip.
BACA JUGA:PTP Nonpetikemas Cabang Palembang Dukung Ekspor Perdana Kerupuk dan Gula Aren ke Taiwan
Ironisnya bak berbalas pantun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahkan mengakui adanya praktik keterlibatan anggota legislatif baik di DPR maupun DPRD dalam kepemilikan dapur SPPG.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Tak hanya persoalan teknis dan integritas, FWK menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan.