SUMEKS.CO - Pembatalan peraturan KPU Nomor 731 dinilai tidak cukup.
“KPU harus kembalikan uang rakyat dan mundur,” tegas Kiti Ruth Kirana, Gen Z master kebijakan publik dari Tsinghua University China di akunnya @kitikirana, Selasa 16 September 2025.
Barusan Kiti memantau berita bahwa KPU telah mengumumkan peraturan 731 yang merahasiakan 16 data dan dokumen Capres dan Cawapres dibatalkan.
“Pertanyaannya, bagaimana mungkin KPU membuat aturan se-absurd ini?,” ujar Kiti Kirana.
“Apakah kualitas komisioner KPU memang seburuk ini?”
“Data Capres da Cawapres itu memang harusnya terbuka”.
“Pendidikan, pekerjaan, harta, keluarga, pajak itu standar demokrasi”, paparnya.
“Ini menjadi hak rakyat yang paling mendasar untuk bisa memilih pemimpin yang amanah dan kompeten”, tegasnya.
“Tapi tiba-tiba di 2025 saat rakyat sedang demo KPU bikin peraturan 731 yang merahasiakan data Capres dan Cawapes”.
“Itu bukan hanya ngawur itu pelecehan akal sehat rakyat”.
“Untungnya suara rakyat lantang, untungnya publik menekan habis-habisan”, sebutnya.