“Pemkab Bangka Tengah siap memfasilitasi program-program ini dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta melakukan koordinasi lintas OPD agar implementasi program berjalan maksimal,” kata Algafry.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Hadir pada Pembukaan Intellectual Property Expose 2025
BACA JUGA:Cegah Bullying di Sekolah! Kanwil Kemenkum Babel Gelar Penyuluhan di SDN 21 Pangkalpinang
Selain isu Indikasi Geografis dan Posbakum, pertemuan ini juga membahas kerja sama teknis di bidang pelayanan publik terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), fasilitasi sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta penguatan produk hukum daerah.
Johan Manurung menekankan bahwa pertemuan informal seperti ini sangat penting untuk memperkuat hubungan kerja serta membahas isu-isu hukum yang sedang berkembang di tingkat daerah.
“Walaupun pertemuan ini dilakukan secara informal, tetapi peranannya sangat strategis dalam memperkuat hubungan kerja dan membahas isu hukum terkini. Harapan kami, sinergi yang terjalin dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Bangka Tengah,” ujar Johan.
Pertemuan antara Kemenkum HAM Babel dan Pemkab Bangka Tengah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam meningkatkan layanan hukum, melindungi hak kekayaan intelektual, serta mendorong pengembangan produk lokal.
BACA JUGA:Meriahkan Hari Pengayoman ke-80, Kemenkum Babel Gelar Jalan Sehat dan Senam Bersama
Langkah-langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Dengan adanya koordinasi yang erat antara Kemenkum HAM dan Pemkab Bangka Tengah, diharapkan berbagai program strategis dapat berjalan lebih cepat dan efektif, menghadirkan keadilan bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah Bangka Tengah.