Mulai dari desakan kembali ke UUD 1945 asli hingga permintaan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.
"Mereka bilang demokrasi kita sedang sakit keras, seperti sinyal HP di basement parkiran," tulis Rosadi. Ia juga menyoroti keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam polemik ini, khususnya isu hubungan keluarga antara Gibran dan mantan Ketua MK Anwar Usman.
"Anwar Usman, nama yang kini bisa bikin satu warung kopi mendadak jadi ruang kuliah hukum tata negara," sindir Rosadi.
Postingan Rosadi ini pun viral. Ribuan warganet membanjiri kolom komentarnya, sebagian besar memberikan dukungan, meskipun tak sedikit pula yang mengkritisi narasi yang dibawakan.
Diskusi hangat mewarnai platform media sosial, memperlihatkan betapa isu ini mengundang reaksi beragam di tengah masyarakat.
Sementara itu, beredar pula pernyataan sikap resmi dari para purnawirawan TNI, yang menyuarakan beberapa tuntutan penting:
BACA JUGA:ANTISIPASI Krisis Pangan, TNI Gerak Cepat Bentuk Kompi Produksi Ketahanan Pangan
1. Menuntut kembalinya UUD 1945 asli sebagai dasar tata negara.
2. Mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih, dengan pengecualian proyek Ibu Kota Negara (IKN).
3. Menghentikan proyek strategis nasional seperti PSN PIK 2 dan PSN Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan.
4. Mengusir tenaga kerja asing asal Cina dari wilayah NKRI.
5. Menertibkan pengelolaan tambang sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.