OTT ini mendapat sorotan luas dari masyarakat OKU dan nasional. Warga berharap agar kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat daerah lainnya agar tidak melakukan korupsi.
Selain itu, beberapa aktivis antikorupsi meminta KPK untuk mengusut tuntas jaringan korupsi yang diduga melibatkan lebih banyak pihak.
Di sisi lain, DPRD OKU juga berencana melakukan evaluasi internal terkait keterlibatan beberapa anggotanya dalam kasus ini.
BACA JUGA:CATAT, Ini 9 Proyek Pokir ‘Dimakan’ Anggota DPRD OKU, Ada Jalan Poros Desa dan Jembatan Milik Rakyat
BACA JUGA:KPK Sebut Tersangka OTT Fee Proyek Hanya Perwakilan, Bikin Seluruh Anggota DPRD OKU Ketar-Ketir
Pemerintah daerah pun diminta untuk memperbaiki sistem pengawasan proyek agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
KPK berjanji akan terus menindak tegas para pelaku korupsi, termasuk di tingkat daerah, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sebelumnya, pada rilis yang digelar Minggu 16 Maret 2025 kemarin KPK bakal terus mendalami adanya dugaan keterlibatan termasuk aliran dana yang turut diterima pihak lainnya, seperti adanya aliran dana kepada seluruh anggota DPRD OKU.
"Serta akan mendalami adanya keterlibatan pihak lainnya seperti penjabat Bupati serta Bupati yang baru dilantik, karena kewenangan penandatangan pencairan anggaran ad pada pejabat tertinggi disana," urai Ketua KPK Setyo Budiyanto.