PALEMBANG, SUMEKS.CO — Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si, menegaskan bahwa isu kemiskinan dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam membenahi Kota Palembang.
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si, menegaskan bahwa isu kemiskinan dan pemberdayaan UMKM--
Hal ini disampaikannya dalam undangan podcast Harian Umum Sumatera Ekspres Jumat, 14 Maret 2025.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang saat ini berada di angka 9,77 persen sesuai dengan komitmen RDPS 2024, Ratu Dewa menyatakan bahwa faktor kemiskinan di Palembang cukup kompleks meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota ini tergolong tinggi.
Namun, banyak warga yang masih tergolong miskin, seperti di wilayah Sematang Borang.
BACA JUGA:Pemkot Palembang Akan Revitalisasi 3 Makam Raja dan Kesultanan Palembang di Tahun 2025
“Oleh karena itu, bantuan tidak cukup hanya berupa sembako, tetapi juga dengan pemberdayaan UMKM melalui pemberian modal usaha yang mencapai total 92 ribu UMKM,” katanya.
Selain itu, kata Dewa, pembenahan infrastruktur dan sanitasi juga menjadi perhatian, terutama bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
“Pendanaan untuk program ini bersumber dari anggaran Pemkot Palembang, Baznas, CSR, serta bantuan BUMN dan pihak swasta, yang siap membantu mengubah RTLH menjadi rumah layak huni,” kata Ratu Dewa.
Terkait masalah banjir, Ratu Dewa menyoroti pentingnya pembangunan rumah panggung di bantaran sungai sebagai solusi jangka panjang. Palembang yang sebagian besar berada di atas rawa juga menghadapi tantangan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baru mencapai 16,2 persen, jauh dari ketentuan Undang-Undang yang mengharuskan 30 persen.
BACA JUGA:MANTAP, Raih Skor Maksimal, Pemkot Palembang Diganjar Penghargaan Pioner Pembangunan Inklusi Sosial
BACA JUGA: Walikota Ratu Dewa Lantik Tiga Pejabat Strategis di Pemkot Palembang
Oleh karena itu, pihaknya berencana menertibkan rumah di bantaran sungai dan mendorong pembangunan kolam retensi di setiap kecamatan.
Dalam membenahi infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, masalah sampah dan kemacetan juga menjadi prioritas.