Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, kedua pihak mendiskusikan berbagai isu strategis, mulai dari pelatihan, pendidikan, hingga pemulihan aset.
Burhanuddin menyatakan bahwa pertemuan ini menegaskan komitmen kedua lembaga dalam pemberantasan korupsi. Ia juga membantah adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan KPK.
“Tidak ada rivalitas, justru ini adalah bentuk sinergitas yang semakin kuat antara Kejaksaan dan KPK,” tegas Burhanuddin.
Setyo menambahkan, pemulihan aset menjadi salah satu fokus utama kerja sama.
Ia mengapresiasi peran Kejaksaan yang memiliki badan khusus dalam menangani pemulihan aset, sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas.
“Kami membahas kerja sama yang mencakup pelatihan, pendidikan, hubungan internasional, dan pemulihan aset. Hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Setyo.
BACA JUGA:Firli-Rudi Kembali Bersatu, Mantan Wakapolda Sumsel Resmi Jabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK
BACA JUGA: 2 Rumah Ketua KPK Digeledah Ditreskimsum Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pemerasaan SYL
Kortas Tipikor: Harapan Baru dalam Pencegahan dan Pendidikan
Ketua KPK juga menyambut baik keberadaan Kortas Tipikor Polri yang dinilai dapat memperkuat upaya pencegahan dan pendidikan korupsi.
Sebelumnya, peran ini lebih terfokus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri.
“Dengan adanya Kortas Tipikor, Polri kini dapat memperluas perannya ke sektor pendidikan dan pencegahan, yang sebelumnya lebih dominan pada penindakan,” jelas Setyo.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Dalam kedua pertemuan tersebut, baik dengan Kapolri maupun Jaksa Agung, Setyo Budiyanto menggarisbawahi bahwa peningkatan IPK Indonesia merupakan prioritas utama.
Menurutnya, IPK tidak hanya menjadi indikator persepsi publik di tingkat nasional, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia di mata internasional.
“Kami meminta dukungan semua pihak, termasuk Polri dan Kejaksaan, untuk memperbaiki IPK. Ini adalah langkah penting dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi,” kata Setyo.