BACA JUGA:288 Peserta CPNS Kemenkumham Babel Siap Ikuti SKB Wawancara dan Keterampilan
“Diharapkan setelah ini tidak ada pelayanan publik Kemenkum yang lambat, tertutup, dan menyulitkan masyarakat,” ujar Supratman.
Transformasi digital ini juga sejalan dengan pencanangan Zona Integritas, yang bertujuan mewujudkan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (WBK/WBBM) di lingkungan Kemenkum. Menkum menegaskan bahwa layanan digital yang transparan akan meminimalkan potensi korupsi dan kecurangan.
“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme akan otomatis berjalan. Karena semua keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum basisnya adalah data,” jelas Supratman.
Kegiatan peluncuran ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan Kemenkum di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, hadir langsung dalam acara tersebut.
BACA JUGA:288 Peserta CPNS Kemenkumham Babel Ikuti Seleksi Kompetensi Bidang SKB Kesamaptaan dan Praktik Kerja
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Kunjungi Polda Babel, Bahas Persiapan SKB Kesamaptaan CPNS 2024
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, beserta jajaran pegawai mengikuti secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah.
Langkah transformasi digital ini diharapkan dapat menjawab tantangan pelayanan publik yang kerap kali dianggap lambat dan berbelit-belit. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, masyarakat tidak hanya dapat mengakses layanan hukum dengan lebih cepat, tetapi juga dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja.
Peluncuran ini merupakan tonggak penting bagi Kemenkum dalam menghadirkan pelayanan hukum yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Transformasi digital ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi kementerian lain untuk terus berinovasi demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik.