Rinto menambahkan bahwa melalui rapat ini, Komisi XIII DPR RI berharap dapat mendengarkan berbagai aspirasi dari pihak Kemenkumham Sumsel yang dapat menjadi solusi guna meningkatkan pelayanan di bidang pemasyarakatan.
BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi, Kasubag TU Lapas Muara Beliti Ikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
BACA JUGA:Sapu Bersih Narkoba dan Handphone Ilegal, Lapas Muara Beliti Lakukan Razia Massal
"Kami berharap agar rapat ini tidak hanya sebagai ajang dengar pendapat, tetapi juga untuk mencari solusi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, menyampaikan pentingnya koordinasi yang baik antar instansi terkait.
Ia menekankan bahwa rapat ini adalah salah satu sarana untuk meningkatkan sinergitas dan pemahaman bersama dalam pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan.
"Sinergitas antar instansi sangat penting dalam mencapai tujuan bersama untuk menciptakan pemasyarakatan yang lebih unggul," ujar Ronald.
BACA JUGA:Bersama Bangun Keimanan, Petugas dan Warga Binaan Lapas Muara Beliti Gotong Royong Renovasi Mushola
BACA JUGA:Kreativitas di Balik Jeruji, Warga Binaan Lapas Muara Beliti Ubah Sampah Jadi Seni
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi terbuka antara pihak Kemenkumham Sumsel dan Komisi XIII DPR RI. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Komisi XIII terkait berbagai isu yang sedang dihadapi dalam sektor pemasyarakatan.
Di antaranya adalah langkah-langkah konkret dalam penanganan over kapasitas narapidana, pemenuhan layanan integrasi sosial bagi WBP, serta pentingnya pelatihan bagi petugas Lapas.
Selain itu, Komisi XIII juga menyoroti pentingnya pelaksanaan kegiatan kerja bagi narapidana yang dapat mendukung kesejahteraan mereka dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat.
Secara keseluruhan, kegiatan ini mencerminkan komitmen dari Komisi XIII DPR RI dan Kemenkumham Sumsel untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pemasyarakatan di Indonesia, dengan memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan dan hak-hak narapidana, serta menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.