Namun, lanjutnya untuk secara pastinya belum bisa disampaikan karena angka partispasi baru akan diketahui setelah rekapitulasi tingkat kecamatan.
Masih dalam tahap penghitungan. Namun, kita meyakini angka partisipan lebih dari 80 persen," ucapnya.
BACA JUGA:KPU Banyuasin Lakukan Monev Percetakan Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra untuk Pemilu 2024
BACA JUGA:KPU Kabupaten Banyuasin Gelar Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
Ada pun untuk mata pilih yang golput diyakini tidak lebih dari 20 persen. Sementara erkait golput, bukan mereka tidak mau memilih. Tapi ada yang bekerja di luar, dinas luar atau mereka yang memang tidak bisa datang. Jadi bukan berarti benar-benar golput.
Sedangkan surat suara yang tidak sah, bukan termasuk golput sebab mereka memilih, namun tidak sah menurut aturan KPU.
Terpisah Komisioner Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi SH MKn menyatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari Bawaslu OKU Selatan terkait masalah itu.
"Apabila mereka memang tidak bersedia lagi bekerja sebagai penyelenggara, akan diambil alih oleh Bawaslu OKU Selatan," ujarnya.
BACA JUGA:KPU OKI Tegaskan Selama Masa Tenang Paslon Dilarang Kampanye Bentuk Apa Pun
BACA JUGA:Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Banyuasin Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024
Kelangsungan status mereka sebagai penyelenggara pun harus segera dipastikan.
"Kalau mereka mengundurkan diri, secara etika mereka harus dicabut sebagai penyelenggara sehingga diambil alih. Untuk logistik langsung digeser ke kabupaten, tidak lagi di PPK," paparnya. Namun demikian Bawaslu akan tetap mengklarifikasi apakah memang pengunduran diri ada intervensi dan lain-lain.
Yang jelas dengan pengunduran diri itu masuk dalam etika. Sanksinya adalah pemberhentian dan dianggap melalaikan tugas.
Penyelenggara yang mengundurkan diri ini sendiri, sambung Nafi, tidak memungkinkan untuk dilakukan PAW karena tahapan sedang berjalan. "Jadi fungsi dan tugas mereka diambil alih Bawaslu OKU Selatan," tukasnya.