SUMEKS.CO - Menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak 27 November 2024, berbagai elemen masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) mengajak warga untuk memilih pemimpin yang pro rakyat dan menolak praktik money politik.
Ajakan ini disampaikan oleh berbagai narasumber dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan NGO, Bawaslu, tokoh agama, dan LSM anti korupsi.
Kapolda Sumsel, Irjen Andi Rian R Djajadi, menyatakan sebagai upaya pengamanan Pilkada, pihak kepolisian siap mengawal jalannya proses demokrasi dengan menegakkan hukum dan memastikan keamanan pemilihan.
"Kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk praktik politik uang yang merusak integritas pilkada," ujarnya kepada SUMEKSCO.
BACA JUGA:Penambahan Masa Pendukung Paslon Pilkada OKI, Personel Pengamanan Debat Publik Kedua Ikut Ditambah
BACA JUGA:Ciptakan Pilkada 2024 Sejuk dan Kondusif, Kapolda Sumsel dan Pj Gubernur Ajak Warga Aktif
Kapolda Sumsel Irjen Andi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan tawaran yang mengarah pada pelanggaran hukum, seperti politik uang.
"Polri telah menyelenggarakan Operasi Mantap Praja, yaitu operasi terpadu Polri dan jajaran dalam rangka mempersiapkan Pilkada serentak 2024."
Kapolda Sumsel ini juga menjelaskan peran serta dalam menjaga Kamtibmas Pilkada ini perlu didukung oleh masyarakat, para calon peserta Pilkada, dan semua unsur masyarakat agar terwujud situasi kamtibnas yang aman dan kondusif.
"Masyarakat berhak menentukan pilihannya. Walau berbeda pilihan kita tidak boleh terpecah belah. Polda Sumsel juga menggandeng setiap lapisan masyarakat pendukung Paslon agar tidak menyebar ujaran kebencian sehingga berpotensi disinformasi," jelasnya.
BACA JUGA:KPU Kabupaten Banyuasin Terima Logistik Surat Suara Pilkada 2024
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si, Dr. Ade Indra Chaniago menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas.
"Praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," ungkapnya.
Menurut Ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.