PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, mengumumkan bahwa pihaknya telah membuka kanal layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau masukan terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenkumham Sumsel yang saat ini tengah berlangsung.
Inisiatif ini dilakukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen CPNS dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong kualitas pelayanan publik. Masukan, kritik, dan saran dari masyarakat adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi pemerintah dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait seleksi pengadaan CPNS yang saat ini sedang kita gelar,” ujar Ilham dalam sambutannya pada Sabtu pagi, 26 Oktober 2024.
Dalam upayanya untuk menjadikan proses seleksi CPNS lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik, Kemenkumham Sumsel menyediakan dua jalur utama untuk pengaduan dan informasi: booth layanan informasi dan pengaduan yang tersedia di lokasi ujian serta nomor WhatsApp layanan pengaduan di nomor 082112221136.
BACA JUGA:Kehilangan Kesempatan! 980 Peserta CPNS Kemenkumham Sumsel 2024 Gagal Ikuti SKD
Dengan kedua fasilitas ini, diharapkan masyarakat dan peserta seleksi dapat dengan mudah melaporkan hal-hal yang dianggap janggal atau sekadar bertanya seputar pelaksanaan seleksi.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan tanpa adanya hambatan yang berarti serta mencerminkan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, seluruh peserta dan masyarakat bebas untuk melapor atau bertanya jika ada hal yang dirasa janggal. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti dengan serius, profesional, dan transparan,” ujar Ilham menekankan komitmennya.
Dalam kesempatan yang sama, Ilham mengimbau seluruh peserta seleksi dan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi selama proses rekrutmen.
Menurutnya, laporan dari masyarakat menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan proses seleksi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik tidak etis.
“Seleksi CPNS merupakan bagian dari proses pembentukan aparatur negara yang berintegritas. Kecurangan sekecil apa pun harus kita lawan bersama-sama, karena integritas adalah fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat dan terpercaya. Kami tidak akan ragu menindak tegas pelanggaran apa pun yang dilaporkan oleh masyarakat,” ujar Ilham.
Lebih lanjut, Ilham menggarisbawahi bahwa pengawasan dan peran aktif masyarakat merupakan wujud nyata dari demokrasi dan kolaborasi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Masyarakat, lanjutnya, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam menciptakan transparansi di lingkungan pemerintahan.