Ia menyatakan bahwa revisi ini sangat penting untuk mendukung skema pemberian hak yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa lingkungan seperti carbon trading.
BACA JUGA:Terus Dicari Tim SAR, Orang Tua Bocah yang Tenggelam di Sungai Musi Berharap Anaknya Ditemukan
"Revisi ini diperlukan agar skema pemberian hak yang diperuntukkan untuk kegiatan jasa lingkungan seperti halnya carbon trading bisa diimplementasikan,” tegasnya.
Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi kunci dalam penyelesaian revisi peraturan ini.
Selain itu, Raja Juli Antoni menyoroti progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah mencapai 116,5 juta bidang tanah terdaftar.
Dengan demikian, pelaksanaan target PTSL pada tahun 2024 ini menyisakan 3,5 juta bidang tanah yang harus segera diselesaikan.
BACA JUGA:Dikejar 2 Orang hingga ke Depan Rusun, Seorang Pria di Palembang Tewas Ditombak, Motifnya?
Wamen ATR/Waka BPN optimis bahwa target 120 juta bidang tanah terdaftar dapat tercapai pada akhir 2024. Ia juga memuji capaian Peta Bidang Tanah (PBT) Luas dan PBT Bidang yang menunjukkan surplus mingguan yang signifikan.
“Insyaallah saya optimis pada akhir 2024 target 120 juta bidang tanah terdaftar bisa tercapai dengan baik. Untuk realisasi PTSL, baik PBT luas maupun PBT bidang saya melihat realisasi mingguannya surplus. Sebanyak 91.535 hektare surplus realisasi PBT Luas per minggu dan 41.589 bidang tanah surplus realisasi PBT Bidang per minggu. Ini berada pada prestasi yang menggembirakan,” pungkasnya.
Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua minggu dan diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring.
Selain itu, rapat ini juga diikuti oleh para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia secara daring.
BACA JUGA:LIVE, SEA V League 2024 Leg Kedua Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bangkit
BACA JUGA:Unesa Siapkan Kampus Baru di IKN, Sambut Mahasiswa Baru dengan Fasilitas Modern
Melalui rapat ini, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memastikan bahwa program strategis nasional di bidang agraria dan tata ruang dapat berjalan dengan optimal, mendukung percepatan layanan kepada masyarakat, serta mencapai target-target yang telah ditetapkan.