Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga, terutama karena negosiasi pembebasan lahan belum mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
BACA JUGA:Turnamen Merah Putih GTC Palembang: Rayakan HUT RI ke-79 dengan Semangat dan Keceriaan
Menyikapi situasi ini, Pemkab Muara Enim melalui Kabag Tapem, Setda Muara Enim, Asarli Manudin, menyatakan bahwa pihaknya hanya sebatas memfasilitasi persoalan yang ada di tengah masyarakat.
Pemerintah kecamatan diminta untuk kembali memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Jika tidak tercapai penyelesaian di tingkat kecamatan, maka Pemkab Muara Enim siap mengambil alih.
"Kita minta agar pihak kecamatan atau pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi ulang persoalan tersebut," ujar Asarli Manudin.
Sementara itu, Makmur Maryanto, kuasa atas lahan Abdul Manan, meminta agar perusahaan segera melakukan penanggulangan dan pembenahan.
BACA JUGA:Tak Punya Hati! Baru Lahiran, Atlet Anggar Ini Diselingkuhi dan Dipukuli Suami Hingga Babak Belur
Ia menilai bahwa ada indikasi kelalaian dari PT TBBE sehingga limbah masuk ke kebun dan menyebabkan penyempitan aliran Sungai Benaki.
Menurutnya, pihaknya tidak menginginkan ganti rugi dalam bentuk uang, melainkan kompensasi yang sesuai dengan peraturan yang ada, terutama karena lahan tersebut memiliki tanaman yang produktif.
"Karena intinya kami tidak ingin ganti rugi, karena dalam hal ini perusahaan tidak melakukan ganti rugi sesuai Pergub yang ada, karena lahan atau kebun ini ada tanam tumbuhnya," tegas Makmur.
Persoalan dugaan pencemaran lingkungan akibat operasional PT TBBE menjadi perhatian serius warga Desa Gunung Megang Dalam dan pemerintah setempat.
BACA JUGA:Adu Canggih, OPPO Reno12 Pro Vs POCO F6 Sudah Dilengkapi Fitur Kecerdasan Buatan AI, Mending Mana?
BACA JUGA:Nah Loh, Konstatering Lahan Eks Bioskop Cineplex Dinilai Pengacara Ahli Waris Cacat Hukum
Pemkab Muara Enim berupaya menyelesaikan masalah ini dengan meminta pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi ulang proses mediasi.