MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Dalam upaya menertibkan administrasi keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah untuk Badan Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.
Bimtek ini diadakan di The Zuri Hotel Palembang dari tanggal 11 hingga 13 Agustus 2024, diikuti oleh 420 peserta yang berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Muara Enim.
Ketua KPUD Kabupaten Muara Enim, Rohani SH, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa badan adhoc, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, dapat mengelola anggaran dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dalam proses pemilihan ini dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk teknis serta aturan yang telah ditetapkan," ujar Rohani.
BACA JUGA:Kreativitas Tanpa Batas! Artwear dari Kantong Pupuk Pusri Curi Perhatian di JFC 2024 Jember
Dana yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 berasal dari pemerintah daerah, sehingga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami ingin mencegah adanya masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan aturan," tegasnya.
Dalam Bimtek ini, KPUD Kabupaten Muara Enim menghadirkan dua narasumber berkompeten: Dr. Hendriwan SH MSi, Plh Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, dan Medy Yudistira, Senior Auditor BPK RI.
Kedua narasumber ini memberikan materi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan audit yang akan sangat membantu peserta dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
BACA JUGA:Tak Bosan-Bosan, Petugas Dishub Palembang Gembosi Puluhan Motor yang Parkir Sembarangan di Jalan
Peserta Bimtek terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang meliputi Ketua PPK, Sekretaris, dan Bendahara, serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang juga terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Masing-masing kecamatan dan desa mengirimkan tiga orang perwakilan. Mengingat jumlah peserta yang banyak, pelaksanaan Bimtek dibagi menjadi dua gelombang.
Gelombang pertama dilaksanakan dari 11 hingga 13 Agustus 2024 dengan melibatkan 12 kecamatan dan 420 peserta, sedangkan gelombang kedua diadakan dari 13 hingga 15 Agustus 2024 untuk 10 kecamatan dengan 411 peserta.