SUMEKS.CO - Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diminta melaksanakan tiga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina, dalam Rapat Koordinasi secara daring, Rabu 31 Juli 2024.
“Sejak Pak Menteri AHY ditugaskan sebagai menteri, ada tiga tugas utama yang diberikan kepada beliau," kata Agust Jovan.
Agus menegaskan, hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri dan harus dikerjakan bersama jajaran Kanwil (Kantor Wilayah) dan Kantah (Kantor Pertanahan).
BACA JUGA:Support Atlet Indonesia, Menteri AHY Nonton Langsung Pertandingan Badminton di Olimpiade Paris 2024
"Tolong masing-masing Kanwil melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk Kantah-kantah sudah berapa persen capaian (tiga instruksi presiden) disampaikan kepada kami untuk dilaporkan kepada Pak Menteri,” kata Agust Jovan Latuconsina dalam arahannya.
Adapun tiga tugas utama yang diamanahkan presiden kepada Menteri AHY antara lain, mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Kemudian, memasifkan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, serta revisi aturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menyukseskan perdagangan karbon atau carbon trading.
Lalu, tugas tersebut sejauh ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Lebih dari 115 juta bidang tanah telah terdaftar dan 362 Kantah telah melaksanakan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
BACA JUGA:Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes
Selain ketiga tugas tersebut, Agust Jovan Latuconsina menyampaikan kepada seluruh jajaran agar dapat mengoptimalkan tujuh Layanan Prioritas yang ada di Kementerian ATR/BPN.
“Ini masing-masing Kanwil juga perlu mengecek jajaran Kantahnya dan dilaporkan secara berkala,” ujar Agust.
Agust Jovan Latuconsina juga menegaskan, agar seluruh jajaran tidak hanya bisa bekerja tetapi juga dapat menginformasikan hasil kerjanya kepada masyarakat.
Untuk itu, Agust Jovan menekankan pentingnya seluruh jajaran agar menjalankan program optimalisasi EKSISTENSI yang telah dicanangkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN pada bulan April yang lalu.