Kendati demikian, dirinya sebagai Dirjen sudah menekankan kepada Kepala Dinas Dukcapil agar tidak berpuas diri.
"Tadi kita juga saksikan sendiri, kita tanya apakah ada kendala, hambatan, dan sebagainya. Alhamdulillah secara umum disampaikan sudah bagus. Karena ini menyangkut hal sangat mendasar, pelayanan administrasi kependudukan itu sangat mendasar," imbuhnya.
Kemudian, Dirjen Dukcapil juga menekankan bahwa pelayanan adminduk itu harus cepat, tidak diskriminatif, dan juga gratis.
Tidak ada pembayaran, apalagi sampai ada pungutan liar. Dan jika masih ada praktek tersebut tolong laporkan dan nanti kami berikan tindak lanjut sanksi dan sebagainya termasuk juga mungkin masalah pidananya.
BACA JUGA:Pemkab OKI Gelar Apel Gabungan Siaga Bencana Alam, Upaya Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Muara Enim Risman Effendi menjelaskan bahwa, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023 memiliki penduduk berjumlah 640.224 jiwa, terdiri dari Laki-laki 326.519 jiwa dan Perempuan 313.705 jiwa. Untuk capaian jumlah perekaman wajib KTP sebesar 99,35 persen atau 458.863 jiwa.
Lebih lanjut, Risman mengatakan, terkait pelaksanaan Pemilu 2024, berdasarkan data Progres Perekaman DP4 yang terintegrasi dengan Dapodik, jumlah calon pemilih pemula yang perlu melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 12.502 orang.
Jumlah ini tersebar di beberapa SLTA (SMA/SMK Sederajat) yang berada di 61 Sekolah, baik yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim maupun di luar Kabupaten Muara Enim.
Untuk memenuhi target perekaman 12.502 orang tersebut, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Dukcapil telah melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik secara langsung jemput bola ke sekolah-sekolah melalui inovasi Jebolan Sekolah (Jemput Bola Rekam dan Cetak Administrasi Kependudukan di Sekolah), progres perekaman mencapai 7.412 orang.
"Sisa calon pemilih pemula yang belum melakukan perekaman sebanyak 5.090 orang. Setelah dilakukan verifikasi kembali, terdapat 2.272 orang sedang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Muara Enim," tutupnya.(*)