BACA JUGA:Nasionalisme Kebablasan, Panji Gumilang Minta Acara Pernikahan Diawali dengan Indonesia Raya
"Hampir merata keluhan ibu ibu, yang anaknya sekolah paud dan TK, masalah wisuda anak, ado yang diminta patungan Rp250 ribu, ado Rp500 ribu," timpalnya.
Sementara itu, anggota DPRD Muratara, M Hadi sekaligus ketua DPC PPP Muratara turut mengomentari masalah itu.
Dia mengaku prihatin dengan adanya acara perpisahan yang dilaksanakan dibeberapa sekolah yang ada di kabupaten Muratara.
"Menurut keterangan beredar, biaya perpisahan atau wisuda itu dibebankan kepada wali murid, kegiatan seperti ini, menimbulkan konflik perekonomian di lingkungan masyarakat," katanya.
BACA JUGA:Upayakan Zona Merah Jadi Hijau Pilkades, Camat Tanah Abang Datangi 29 Cakades
Menurutnya, informasi beredar setiap wail murod dibebankan Rp200 ribu untuk pelaksanaan wisuda atau perpisahan.
Jika wali murid merupakan orang yang mampu, tentunya tidak masalah, tapi jika orang tua/wali murid termasuk orang tidak mampu, ini akan jadi maslah.
"Mereka dipaksa berhutang, belum lagi memikirkan anaknya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya dan ini akan menjadi beban bagi mereka. Harus ada kontrol yang jelas disini," timpalnya.
Anggota DPRD Muratara ini meminta, Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara, mengontrol kegiatan perpisahan tersebut.
"Jangan sampai terjadi konflik perekonomian di masyarakat. jika anak tidak mengikuti acara wisuda mereka akan merasa malu, minder terhadap anak-anak sebaya mereka dan tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan dibuli dan di ejek oleh teman-temannya," tutupnya.(*)