LAHAT SUMEKSCO - Ketua, Pengurus serta Kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat dan DPC Demokrat Kabupaten Empat Lawang, kompak mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Lahat guna meminta perlindungan Hukum, Senin 3 April 2023.
Upaya itu mereka lakukan setelah Kepala Staf Presiden (KSP) disebut mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Ketua DPC Demokrat Lahat, Fitrizal Homizi ST Msi MM didampingi Sekretaris, Ganda Taruna SSos menyebutkan, bahwasanya pihaknya telah menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lahat, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing SH MH.
"Alhamdulillah, sekitar pukul 13.00 wib, surat tersebut sudah berada di tangan Ketua PN Lahat, yang nantinya disampaikan kepada MA sebagai bahan pertimbangan," sebutnya, Senin 3 April 2023.
BACA JUGA:Mudik Gratis Pemprov Sumsel Laris Manis, Sisakan Rute AKDP
BACA JUGA:BBPOM-Pemkab Banyuasin Sidak, Bahan Makanan ini Mengandung Bahan Berbahaya
Perlu diketahui, sambung dirinya, Ketua AHY dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Tengku Rifky Arsya periode 2020-2025, adalah sah serta mutlak pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) RI.
"Dengan alasan ditemukan empat bukti baru, mengajukan permohonan PK pada 3 Maret 2023 kepada MA, dan faktanya bukti yang disebutkan oleh Moeldoko CS bukanlah alat bukti baru, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan PK," terang Fitrizal Homizi.
Fitrizal Homizi menerangkan, karena empat alat bukti tersebut, pernah dibawa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya, dan kepengurusan DPC Demokrat Lahat memohon kepada MA untuk melakukan perlindungan hukum dan keadilan.
"Untuk menolak PK tersebut, sebab tidak sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat, yang telah disahkan dan diakui negara," sebutnya.
Ia menuturkan, DPC Demokrat Lahat tegak lurus dengan Ketum AHY, guna melawan atas PK yang diajukan oleh kubu Moeldoko CS.
"Semoga surat permohonan yang kami sampaikan tersebut, menjadi pertimbangan kepada MA terhadap aksi Moeldoko," tegas Fitrizal Homizi.
Senada, Ketua DPC Demokrat Empat Lawang, Herman Rusul Yunus SE Msi menerangkan, pihaknya juga menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada PN Lahat.