Hermanto menegaskan bahwa surat dari PP FKPPI Pusat yang menyatakan bahwa KTA yang dimiliki HNU sudah sesuai AD/ART, kesannya dipaksakan keluar. Laporan polisi dari Ketua PC FKPPI Palembang ke Polda Sumsel tanggal 21 Maret. Sedangkan surat dari PP FKPPI keluarnya tanggal 22 Maret di tanggal merah.
“Ini menunjukkan surat itu keluar dipaksakan,” tandasnya.
Bagaimana tanggapan penasihat hukum HNU? Penasihat hukum HNU, H Anton Nurdin SH menyatakan bahwa masalah legal standing yang disampaikan kuasa hukum Ketua PC FKPPI Palembang Agus Kelana, tidak masalah. Dasar laporan yang dibuat penasihat hukum lawyernya adalah surat kuasa.
“Itu kan versi pengacara Agus Kelana,” jelasnya.