''Padahal ketika di cek, penerimanya benar-benar orang tidak mampu. Namun memegang KTP direksi perusahan ini, atau direksi itu.''
Oh iya, seperti dilansir web Kemensos RI, masyarakat dipersilahkan melapor ataupun mengadu ke Nomor Hotline Bantuan Sosial Kemensos di nomor 0811 10 222 10.
Atau bisa juga melalui email di bansoscovid19@kemsos.go.id.
Jika di lapangan terdapat permasalahan terkait bantuan sosial dari Kemensos yang salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar.
Kemensos RI segera ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di penyaluran berikutnya.
Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, kenapa hal ini bisa terjadi?
Kemungkinan besar, penyebabnya adalah basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) di KTP.
Berangkat dari itu, ada baiknya meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU.
Menurutnya banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.
Kemensos RI telah memperbarui data teranyar yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), per 15 Januari 2023.
Berikut informasi terbaru mengenai penyaluran bansos 2023 untuk program PKH dan BPNT Kemensos
DTKS Kemensos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
Masuk daftar DTKS Kemensos sangat penting. Hebatnya lagi DTKS Kemensos memastikan pemegang kartu KIS BPJS adalah penerima yang layak.
Layak menerima skema bantuan social dari pemerintah. Hingga 4 bansos lainnya.
Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).