JAKARTA, SUMEKS.CO - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan ada Bansos salah sasaran di tahun 2022.
Terungkap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.
Itu berdasarkan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) tahun 2022.
Risma menegaskan akan mengeluarkan data penerima bansos yang diduga direksi perusahaan.
BACA JUGA:Kemensos Perbarui DTKS Penerima Bansos 15 Januari 2023, Cek Nama di cekbansos.kemensos.go.id
''Padahal ketika di cek, penerimanya benar-benar orang tidak mampu. Namun memegang KTP direksi perusahan ini, atau direksi itu.''
Oh iya, seperti dilansir web Kemensos RI, masyarakat dipersilahkan melapor ataupun mengadu ke Nomor Hotline Bantuan Sosial Kemensos di nomor 0811 10 222 10.
Atau bisa juga melalui email di bansoscovid19@kemsos.go.id.
Jika di lapangan terdapat permasalahan terkait bantuan sosial dari Kemensos yang salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar.
Kemensos RI segera ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di penyaluran berikutnya.
Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, kenapa hal ini bisa terjadi?
Kemungkinan besar, penyebabnya adalah basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) di KTP.
Berangkat dari itu, ada baiknya meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU.
Menurutnya banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.