PALEMBANG, SUMEKS.CO - Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan. Hal ini tidak lepas dari perannya yang strategis baik dalam tatanan pemerintahan dan sebaran penduduk yang tinggi.
Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat menjadikan sangat prioritas dalam masalah desa.
Sebab, desa ini memiliki peranan sangat strategis dengan share 91 persen wilayah pemerintahan ada di desa, 270 juta penduduk Indonesia saat ini dimana 71 persennya tinggal di desa.
BACA JUGA:BPKP Sumsel Ungkap Pelanggaran Dana Desa, Salah Satunya Kabupaten Muara Enim
"Kalau kita bisa menangani desa, arah pembangunan jelas, maka sama dengan menyelesaikan masalah pembangunan nasional 84 persen. Makanya Sustainable Development Goals (SDG's) desa ini dapat berkontribusi terhadap SDG's nasional 84 persen," kata Abdul Halim Iskandar di Hotel Wyndham Jakabaring, Rabu 21 Desember 2022.
Untuk diketahui, acara ini terselenggara berkat kerjasama Sumatera Ekspres dan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
Melalui dana desa, didukung dengan kebijakan baru berupa 20 persen (maksimal) dana desa untuk ketahanan pangan, kemudian 3 persen (maksimal) untuk operasional desa/kepala desa, dan 25 persen (maksimal) untuk BLT, artinya 48 persen sudah di pagu.
"Dari dana desa ini juga kepala desa dan perangkatnya bisa saja melakukan improvisasi Masih bisa, seperti kebutuhan untuk Posyandu atau PAUD dan lain-lain. Ini ada menunya tinggal bagaimana dapat dilakukan, dan untuk dapat juga diawasi pemerintah pemprov," ujar Abdul Halim Iskandar.
BACA JUGA:Mantan Kades Pulau Borang Banyuasin Habiskan Uang Korupsi Dana Desa untuk Berfoya-foya
Maka untuk mewujudkan itu harus dilakukan secara kolaborasi dari semua stakeholder baik pemerintah provinsi, BUMN,, perangkat desa dan lainnya. Apalagi pemerintah di provinsi Sumatera Selatan ini punya program yang berfokus pada pangan.
"Pangan ini juga jadi perhatian presiden, apalagi ada negara yang mengalami krisis pangan," ungkap Abdul Halim Iskandar.
Mengenai SDG's desa dikatakan bahwa ini merupakan terjemahan dari Perpres untuk pembangunan nasional, dimana pembangunan dimulai dari mikro, yaitu di tingkat desa.
"Ini penting sekali agar pembangunan desa dapat merujuk pada kebutuhan masyarakat desa yang ada," jelas Abdul Halim Iskandar.
Sumatera Selatan sendiri oleh gubernurnya juga memiliki program GSMP, dan ini merupakan kegiatan sangat luar biasa dan sesuai dengan arah program pemerintah pusat.
"Kebijakan gubernur prioritas pada SDG's desa, dengan programnya GSMP desa tanpa kemiskinan, dan desa tanpa kelaparan (tanpa stunting). Itu jelas Sumsel bersama gubernur dan desa," tegas Abdul Halim Iskandar.