PALEMBANG, SUMEKS.CO - Realisasi belanja APBN Sumsel dari sisi pendapatan, pengeluaran dan isu strategis sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp27,92 triliun atau 65,57% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belanja ini guna menjangkau serta melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi Sumsel.
"Belanja pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, termasuk gaji," ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Lidya Kurniawati Christyana, Kamis 3 November 2022.
Data ini terungkap dalam Forum ALco (Asset and Liabillites Committee) Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Sumsel merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode September 2022.
Lidya merincikan belanja negara di Sumatera Selatan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp7,59 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp16,32 triliun. Salah satu jenis belanja pemerintah pusat ini adalah belanja pegawai.
BACA JUGA:Tragedi Itaewon, yang Umat Muslim Dunia harus Ketahui
Lanjutnya, belanja ini mendorong pegawai Kementerian dan Lembaga menghasilkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan 30 September 2022 sambung Lidya, realisasi belanja pegawai ini di Sumatera Selatan adalah sebesar Rp3,90 triliun.
"Selain belanja pegawai, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja barang Rp3,28 triliun, belanja modal Rp1,54 triliun, dan belanja sosial Rp15,54 milyar," ujarnya.
Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,96 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,53 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp768,66 miliar.
Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp115,21 miliar, DAK non Fisik Rp2,84 triliun, dan Dana Desa Rp1,96 triliun. Tekanan inflasi tinggi mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.
"Hal ini mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global," bebernya.
Dijelaskan Lidya, belanja itu berupa Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Upah, dan Bantuan Sosial Pemda (earmark 2%). Bantuan langsung tunai (BLT) BBM telah terealisasi sebesar Rp162,86 miliar kepada 552.057 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Bantuan sosial upah yang diberikan sebesar Rp600.000 per pekerja yang memiliki gaji Rp3,5 juta perbulan telah disalurkan kepada 125.239 pekerja di Sumatera Selatan," terangnya.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Warga Binaan Lapas Anak Pakjo Ditemukan Tewas Gantung Diri
Selain itu, pendapatan negara di Sumsel per 30 September 2022 terealisasi Rp14,37 triliun. Atau mencapai 86,69% dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp12,44 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,89 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp5,18 triliun atau tumbuh 56,68%. Kontributor terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan dengan realisasi sebesar Rp6,13 triliun.