Pansus DPRD Lahat Soroti Pajak Galian C, IMB dan Reklamasi Tambang Batu Bara

SUMEKS.CO, LAHAT   - Panitia khusus (Pansus) DPRD Lahat kembali melalukan pengecekan ke lapangan di areal tambang batu bara di areal tambang milik Bomba Grup, PT BME (Bumi Merapi Energi) dan PT LPBBJ (Lahat Pulau Pinang Bara Jaya).

Selain beberapa masalah tambang seperti reklamasi, CSR, jalan dan lainnya, Tim Pansus Batubara berharap agar pihak perusahaan dapat melaporkan apakah mereka membayar kepada Pemkab Lahat seperti pajak Galian C, IMB dan BPHTB.

"Bila membayar kepada siapa dan berapa. Bila belum katakan belum. Kalau ada kendala untuk dijelaskan," ungkap Chozali Hanan, Ketua Pansus Tambang Batubara DPRD Lahat, Kamis (4/8).

Saat melakukan pengecekan tersebut, tim pansus pertama kali mengunjungi Bomba Grup. Pansus menyoroti bergesernya anak sungai yang berada di areal tambang PT BPAC (Bomba Grup). Lalu anak sungai yang melalui Bomba Grup masih keruh bermuara ke sungai warga yang biasa digunakan untuk sehari-hari.

BACA JUGA:Pansus DPRD Lahat Minta Daerah Harus Tegas dan Ada Aksi Nyata

Chozali Hanan, Ketua Pansus Tambang Batubara DPRD Lahat menegaskan, selain beberapa permasalahan tersebut, pihaknya juga meminta agar pihak perusahaan dapat menjelaskan kewajiban-kewajiban yang dilakukan perusahaan. Seperti reklamasi, CSR, PPM tenaga kerja, masalah jalan yang pinjam pakai dengan Pemkab Lahat, IMB dan lainnya.

"Kami meminta agar permasalahan tersebut, bisa dibuat secara tertulis. Selain itu halangan, rintangan dan kendala juga bisa disampaikan agar kita bisa bersama-sama mengatasinya demi kemaslahatan masyarakat," ungkapnya didampingi Koordinator Pansus DPRD Lahat Gaharu dan Sri Marhaeni serta anggota Pansus DPRD Lahat.

Lalu di PT BME, anggota Pansus DPRD Lahat, Nizaruddin menambahkan, sama seperti sebelumnya juga menyampaikan kewajiban, kendala dana harapan. Juga ditambahkan menyoroti terkait laporan galian C maupun IMB.

BACA JUGA:Pansus Batu Bara Minta Perusahaan Serius Tanggapi Keluhan Masyarakat

"Bukan hanya bagi PT BME tapi juga perusahaan lainnya. Karena Lahat terkenal makmur tapi bagi pendapataan daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini," tutup Nizaruddin. (gti)