SUMEKS.CO, PRABUMULIH - Akademisi di Kota Prabumulih, Dr c Akhmad muftizar Z SIP Med menyikapi empat kali batal nya rapat paripurna DPRD Kota Prabumulih .
Dia menyebutkan, pada dasarnya harus berfikir positif dulu. Memikirkan bagaimana kronologis sampai empat kali batal. "Ada apa? Apakah benar mereka absen karena kesibukan atau karena sesuatu yang lain," singkatnya. Kalau karena kesibukan, maka tidak mungkin bisa sampai empat kali berturut-turut karena . M enurutnya, kalau nuansa di luar kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama harus dibenahi karena memberikan contoh yang tidak benar untuk masyarakat. BACA JUGA:Empat Kali Rapat Paripurna Batal, Pemkot Prabumulih Terpaksa Terbitkan Perkada "Lalu, apa ada something wrong? A da apa? K alau ini nuansa politik harus dicaritahu lebih jelas lagi kemana muaranya," sambungnya mengatakan ini sesuatu yang tidak benar, tidak baik dan secara etika juga tidak patut menjadi contoh. Ditanya apa akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat? Dia mengaku jelas berpengaruh karena ini kan berpublikasi. Masyarakat yang tadinya memilih mereka dan berharap anggota dewan menjadi perwakilan mereka, menjadi suara mereka, ketika ada rapat paripurna yang sangat penting membahas pembangunan, laporan, evaluasi dan lain-lain itu merupakan sesuatu yang menyangkut stakeholder menyangkut masyarakat dikecewakan karena apa yang menjadi aspirasi mereka menjadi tidak tahu karena link ini terputus dengan tidak ada rapat ini. Sementara, mekanisme yang ada di DPRD artinya mereka mengkoreksi diri sendiri beda dengan instansi lain. BACA JUGA:Hanya Dihadiri 2 Anggota Dewan, Rapat Paripurna Terpaksa Ditunda "Mereka mempunyai badan kehormatan yang isinya anggota mereka sendiri sehingga untuk memberikan sanksi dan menegur tidak enak karena yang ditegur teman sendiri. Mereka tidak punya lembaga eksternal kecuali rakyat sehingga bisa terulang lagi karena tidak ada sanksi yang tegas," jelasnya. Menurut UU sanksi ada tiga meliputi teguran lisan, dipindahkan ke Badan lain dan diberhentikan namun sulit karena mereka mengkoreksi sendiri dan tidak ada pihak eksternal yang bisa memberhentikan mereka dan salah-satu kelemahannya itu. Dalam kesempatan itu pula, dia menyentil fungsi pimpinan dimana menurutnya, pimpinan dirasa kurang tegas atau karena terlalu solid sehingga ada pembiayaran dan toleransi seperti itu. (chy)4 Kali Rapat Paripurna Batal, Contoh yang Tidak Benar untuk Masyarakat
Kamis 28-07-2022,20:07 WIB
Reporter : Dian Cahyani
Editor : Edward Desmamora
Kategori :
Terkait
Senin 18-11-2024,12:32 WIB
Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Komitmen Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Subianto
Rabu 06-11-2024,12:41 WIB
Komisi II DPRD Prabumulih Adakan Rapat Mediasi Terkait Tenaga Kerja Lokal dan Kecelakaan Kerja
Jumat 01-11-2024,12:46 WIB
DPRD Prabumulih Fokus Selesaikan Pembahasan Raperda APBD 2025
Rabu 30-10-2024,12:53 WIB
30 Anggota DPRD Prabumulih Izin Cuti untuk Hadiri Debat
Selasa 01-10-2024,14:39 WIB
30 Anggota DPRD Kota Prabumulih Ikuti Orientasi, Siap Menjalankan Tugas sebagai Wakil Rakyat
Terpopuler
Selasa 24-12-2024,22:24 WIB
Rektor UIN Raden Fatah Prof Nyayu Khodijah Diganti, Dilantik Jadi Pejabat Eselon II Kemenag, Ada Apa Ya?
Rabu 25-12-2024,07:45 WIB
Sosok Prof Nyayu Khodijah, dari Rektor UIN Raden Fatah ke Direktur di Kementerian Agama
Selasa 24-12-2024,16:44 WIB
GERCEP, Polisi OKI Tangkap Pelaku ‘Penusukan’ Pelajar di Lempuing Hingga Meninggal, Tapi Sayangnya?
Selasa 24-12-2024,15:01 WIB
Siapa Saja? Ini Daftar 3 DPO yang Belum Tertangkap, KPK: Tren Positif Pelaporan Gratifikasi
Terkini
Rabu 25-12-2024,13:52 WIB
Berkah Penghujung Tahun, Polda Sumsel Diganjar Penghargaan Dumas-E Wassidik Terbaik Nasional
Rabu 25-12-2024,13:41 WIB
Jamin Keamanan Umat Kristiani Beribadah Perayaan Natal, Dandim 0402/OKI Laksanakan Patroli
Rabu 25-12-2024,13:40 WIB
Axioo Pongo 750, Tetap Stabil Saat Gaming dengan Sistem Pendingin Lima Heatpipe
Rabu 25-12-2024,13:16 WIB