SUMEKS.CO, PALEMBANG - Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I 2022, banyak terhalang oleh ganti rugi lahan atau tanah wakaf masyarakat yang saat ini masih belum terselesaikan.
Berdasarkan arahan Presiden RI dalam rapat internal PSN yang dilaksanakan di Istana Negara pada 25 April 2022 lalu, terdapat beberapa arahan untuk pelaksanaan proyek strategis nasional diantaranya, memprioritaskan pembangunan PSN paling lambat semester I 2024 mendatang.
"Ya, sesuai arahan presiden kita harus prioritaskan pembangunan PSN," kata Wahyu utomo, deputi bidang koordinasi pengembangan wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, via zoom meeting, Selasa (26/7).
Dikatakannya, saat ini dari 20 proyek yang ditargetkan rampung pada 2022, setidaknya ada tujuh proyek yang telah terselesaikan diantaranya, proyek di cibitung, cilincing, sigili banda aceh. Untuk proyek yang masih dalam pengerjaan ada di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat dan Bali.
BACA JUGA:Pertamina Tegaskan tak Ada Pengurangan Pertalite
"Masing-masing ada yang sudah diselesaikana dan masih progres," bebernya .
Untuk kendalanya sendiri lanjut Wahyu, berada pada ganti rugi lahan atau tanah wakaf milik warga. Khususnya proyek pembangunan jalan tol masih banyak sekali terkendala pembebasan lahan. Kebanyakan warga yang minta ganti rugi, meminta pemerintah untuk melakukan pembayaran dengan bentuk yang sama yakni berupa tanah.
"Jadi mereka yang minta ganti rugi ini bukan minta uang. Tapi mereka minta ganti tanah yang baru ditempat yang berbeda," jelasnya.
BACA JUGA:Menko Airlangga: JBIC Prioritas Masuk ke Sektor Kesehatan dan Pangan
Untuk itu, PSN yang ditargetkan 2024 mendatang, pihaknya bakal melakukan evaluasi perencanaan pembangunan proyek 2024 yang harus diselesaikan. Hal ini guna menyerap tenaga kerja dan daya saing pembangunan dengan negara lainnya. Selain itu, hal ini guna mempercepat insfastruktur yang ada di Indonesia.
"Untuk pembangunan 2024 mendatang kkita akan melakukan evaluasi," tukasnya. (edy)