SUMEKS.CO, PALI - Ratusan Bidan dan Perawat mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), di Jl Merdeka Kilometer 5, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi.
Kedatangan ratusan bidan dan perawat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di tujuh Puskesmas dan rumah sakit pratama ini menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sariono AmKep, salah satu PNS yang berasal dari RS Pratama Kabupaten PALI mengatakan, kedatangan ratusan bidan dan perawat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut keseterataan dalam menjalankan pekerjaan.
"Kami menyampaikan dan meminta hak yang sama sebagai tenaga kesehatan yang ada pada Dinkes PALI, baik yang bertugas pada Puskesmas maupun Rumah Sakit Pratama, untuk mendapatkan TPP yang sesuai dengan yang ada dan didapat pada organisasi perangkat daerah," katanya.
BACA JUGA:Harga Sembako Naik, Disdagprin PALI Operasi Pasar
Senada diungkapkan, Nika Mariasari AmKep, salah satu bidan yang bertugas di Puskesmas Talang Ubi. Tujuan kedatangan mereka untuk mendapatkan TPP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinkes Kabupaten PALI.
"Kita menyalurkan aspirasi mengenai TPP, Kita menanyakan mengapa Puskesmas tidak dapat TPP dan OPD mendapat?, padahal kita sama-sama bekerja," imbuhnya.
Sementara, Plt Kadinkes Dr Zamir Alvi SH MHum, mengatakan telah menerima aspirasi dari PNS tersebut.
"Kita tampung dan Kita ajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red). Jadi kalau anggaran Dinkes blom fix semua, jadi belum bisa mastikan mereka dapat atau tidak. Kita belum bisa memastikan mana yang perlu digeser atau ditetapkan pada anggaran 2023," katanya.
BACA JUGA:Pemkab PALI Cek Kelengkapan AMDAL PT SLR
Setelah mendatangi kantor Dinkes PALI ratusan bidan dan gerawat juga mengeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI, dan diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk koordinasi dan akan disampaikan pada anggota DPRD.
"Tadi datang kesini setelah kita dengankan aspirasinya, untuk memohon bantuan dewan agar mendapatkan TPP. Jadi, sifatnya hanya koordinasi, dan nanti akan kita sampaikan kepada DPRD agar ditindak lanjuti," terang Sekwan Drs Darmawi MSi.(ebi)