Gubernur Didemo, ini Permintaan Masyarakat

SUMEKS CO PALEMBANG Puluhan mahasiswa yang tergabung dari Front Rakyat Biasa FRB mendatangi Kantor Gubernur Sumsel Rabu 2 2 Kedatangan mereka meminta Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk menghentikan aktivitas pertambangan batu bara tanpa izin PETI di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Kami ingin menanyakan karena pada saat kampanye Herman Deru sebelum menjadi Gubernur Sumsel dia menjanjikan untuk menghentikan terkait penambangan ilegal di Sumsel cetus Koordinator Lapangan Korlap Abul Hasan Al Ashari Dikatakannya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lawang Kidul sudah berlangsung kurang lebih berjalan 10 tahun Dia menilai hal tersebut tidak mungkin dapat berjalan jika tidak ada aktor yang bermain di belakang layar Jelas katanya hal ini disebabkan ada permintaan pasar Tidak mungkin mereka lalu lalang menjalankan aktivitas tersebut jika tidak ada permintaan tegasnya Dia mengatakan setidaknya pada 2020 lalu akibat dari pertambangan ilegal tersebut menewaskan 11 pekerja Dan itu tidak ada upaya dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut Bahkan tiga dari korban tambang ilegal yang selamat itu justru dijebloskan kedalam penjara Harusnya yang dihukum bukan mereka pekerja sekarang kenapa yang menyediakan fasilitas malah berlenggang seakan tidak punya salah ucapnya Selain itu mereka menuntut Herman Deru untuk menindak tegas angkutan atau kendaraan yang mengangkut batubara dari hasil PETI Dimana jalur pengangkutannya melalui Baturaja Martapura Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir OI Ogan Komering Ilir OKI Menurutnya hal tersebut hal tersebut jelas melanggar Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengangkutan batu bara melalui jalur khusus Gubernur harus dapat melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaran pemerintah di seluruh daerah yang ada di Sumsel tukasnya Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rosyidin Hasan mengungkapkan hendaknya tuntutan tersebut akan lebih konkrit jika didasari dengan surat resmi dari Kementerian ESDM Hal ini untuk memudahkan pemerintah dalam menindak lanjuti laporan yang diberikan Untuk memudahkan bagusnya menggunakan surat resmi dari Kementrian ESDM jawabnya di tengah tengah para pelaku aksi edy