Terkait Dugaan Korupsi PTSL, Jaksa Periksa Pejabat BPN Palembang

nbsp SUMEKS CO PALEMBANG Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kejari Palembang telah memanggil dan memeriksa enam saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik melalui PTSL 2018 ditanah Pemprov Sumsel Dinas PU BM Untuk penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut saat ini penyidik pidsus Kejari Palembang sampai pada Jumat 8 4 telah memeriksa sebanyak enam orang sebagai saksi kata Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejari Palembang Hendy Tanjung SH MH dikonfirmasi Minggu 10 4 Sejumlah nama yang dipanggil tersebut diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang periode 2017 2019 dicecar 70 hingga 80 pertanyaan oleh tim penyidik Kemudian Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumsel Lamuda Marbun SE MSi yang diperiksa dan diajukan sebanyak 50 pertanyaan seputar perkara tersebut oleh tim penyidik Kejari Palembang Kita akan terus kebut rangkaian penyidikan perkara tersebut untuk mempertegas dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum dengan mengumpulkan alat bukti dari keterangan saksi dan membidik siapa tersangka dalam perkara ini tandasnya Sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Palembang Bobby Sirait SH MH dalam rilisnya mengatakan bahwa perkara ini objek penyidikan kasus penerbitan sertifikat hak milik tersebut adalah di tanah aset milik pemerintah provinsi Sumsel terletak di Jl H Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar seluas 11 648 m2 sebagaimana sertifikat hak pakai di tahun 2004 Diatas tanah tersebut terbit sertifikat hak milik atas nama perorangan Dimana dari hasil penyelidikan sertifikat itu terbit melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN Kota Palembang Menurut Hendy usai dilakukan pengukuran ulang ditahun 2020 didapat fakta hukum bahwa sertifikat penerbitan di tahun 2018 itu merupakan sertifikat hak pakai yang sepenuhnya adalah milik Pemprov Sumsel Sehingga diduga penerbitan sertifikat hak milik di tahun 2018 itu ada perbuatan melawan hukum yang tidak menutup kemungkinan melibatkan oknum oknum mafia tanah disinyalir dalam penerbitan sertifikat hak milik ini ada campur tangan pihak BPN Kota Palembang jelas Hendy Fdl