Ini Peringatan KPK terhadap Pj Kepala Daerah

SUMEKS CO Ini Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada para penjabat Pj kepala daerah yang baru saja dilantik dan yang akan ditunjuk Ke depannya harap memiliki kapasitas kompetensi dan integritas tinggi Sehingga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah yang dipimpinnya Itu sebabnya sejak awal KPK mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukkan Pj kepala daerah untuk menghindari potensi korupsi praktik transaksional maupun kepentingan politik demi mendapatkan calon penjabat yang berkualitas dan memenuhi kriteria kata pelaksana tugas Plt juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding Jumat 13 5 Ipi menegaskan pentingnya integritas yang mumpuni juga mengingat bahwa para Pj kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif Terlebih akan memimpin daerah dalam waktu yang relatif cukup lama sekitar satu hingga dua tahun Sebagai Pj kepala daerah lanjut Ipi tentu akan menerbitkan dan menjalankan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak pada jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Di antaranya penjabat kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan APBD APBD Perubahan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Baca Juga Gubernur Lantik Nasrun Umar Sebagai Pj Bupati Muara Enim Selain itu juga mengelola sektor belanja daerah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa ucap Ipi Sementara data penanganan perkara KPK menunjukkan hingga Desember 2021 KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah yang terdiri dari 148 perkara Bupati Walikota dan 22 perkara Gubernur Ipi menyebut titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah menjadi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa pengelolaan kas daerah hibah dan bansos pengelolaan aset hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga Serta korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat Baca Juga Plh Bupati Kurniawan Akan Langsung Bersilaturahmi Kemudian korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan rotasi mutasi dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan papar Ipi Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas SPI tahun 2021 menunjukkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi Responden menyatakan bahwa terdapat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi baik di pusat maupun daerah Selain itu 99 persen instansi tercatat terdapat korupsi dalam kegiatan promosi mutasi pegawai 99 persen instansi terdapat intervensi trading in influence 99 persen instansi terdapat penyalahgunaan fasilitas kantor dan 98 persen instansi terdapat praktik suap dan gratifikasi KPK berharap para Pj kepala daerah tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi tersebut KPK mengajak para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip prinsip good governance dalam memimpin daerahnya pungkas Ipi Baca Juga Firli Bahuri KPK Tak Terlibat Persaingan Politik Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian melantik lima Pj gubernur Kamis 12 5 kemarin Mereka di antaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat Sekda Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP Komjen Pol Purn Paulu Waterpauw Lima Pj Gubernur itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50 P 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang diteken oleh Presiden Joko Widodo jpg jawapos md