Banner Pemprov

BPJS Kesehatan Perkuat Tata Kelola JKN: Bentuk Tim Anti Kecurangan

BPJS Kesehatan Perkuat Tata Kelola JKN: Bentuk Tim Anti Kecurangan

Memperkuat Tata Kelola JKN: BPJS Kesehatan Bentuk Tim Anti-Kecurangan di Seluruh Jenjang Organisasi-foto: dok-

SUMEKS.CO -Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.

Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.  

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan.

Yaitu melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.  

BACA JUGA:WASPADA Begini Prakiraan Cuaca Sumsel Jumat-Sabtu 20-21 November 2026: Palembang Hujan Petir, Daerah Lainnya?

BACA JUGA:ASUS Zenbook DUO 2026 Punya Asisten AI yang Bisa Kerja Tanpa Internet, Ini Kecanggihan Omni Virtual Assistant

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi.9

Mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.  

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti - Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11). 

BACA JUGA:Syarat dan Cara Pindah dari Peserta BPJS Mandiri ke PBI, Mudah dan Tidak Berbelit  

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya.

Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.  

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait