Mensesneg Jelaskan Kronologi Pertemuan Prabowo dengan Gibran

JAKARTA, SUMEKS.CO - Bantahan terhadap pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap saran fight di pengadilan, dibantah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026)

BACA JUGA:Kabakom Bantah Pernyataan Gibran Soal Saran Prabowo Fight di Pengadilan

BACA JUGA:Denny Indrayana Anggap Tindakan Keliru Jika Gibran Tempuh Jalur Hukum Soal Polemik Ijazah

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Sebelumnya, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran mengajukan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.

BACA JUGA:Gibran Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo Terkait Niatnya Mengundurkan Diri

BACA JUGA:Bertemu Prabowo, Wapres Gibran Sampaikan Keinginan Mundur

Niatan pengunduran diri tersebut disampaikan Wapres di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," katanya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, meskipun dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran. (dri)

Sumber: