Rapat Gelar Perkara Majelis Pengawas Notaris, Kakanwil Tekankan Kepatuhan dan Integritas Profesi

PALEMBANG, SUMEKS.CO – Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan (MPWN Sumsel) membahas 81 berkas perkara rekomendasi hasil temuan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) se-Sumatera Selatan dalam Rapat Gelar Perkara yang berlangsung di Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (9/11).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, selaku Ketua MPWN Sumsel. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan MPD.

Sebanyak 81 perkara yang dibahas terbagi dalam tiga kelompok, yakni 2 perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan pengaduan masyarakat, 7 perkara terkait notaris yang belum mengaktivasi akun AHU Online Notaris, serta 72 perkara mengenai kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Setelah melakukan pembahasan terhadap seluruh berkas perkara, MPWN Sumsel menyepakati pembentukan Majelis Pemeriksa untuk melanjutkan proses ke tahap sidang pemeriksaan materiil. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan guna memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BACA JUGA:Hari Pahlawan 2026, Kakanwil Kemenkum Sumsel Ajak Pegawai Wujudkan Semangat Juang melalui Pengabdian

BACA JUGA:Cegah Perdagangan Orang, Kanwil Kemenkum Babel Optimalkan Posbankum hingga Desa dan Kelurahan

Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah, notaris, dan akademisi selaku anggota MPWN Sumsel. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur ’Ainun secara daring, Wakil Ketua MPWN Sumsel Yandes Effriady, anggota dari unsur notaris Juhaidi dan Kartika, serta unsur akademisi Firman Freaddy Busroh bersama tim Sekretariat MPWN Sumsel.

Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa setiap rekomendasi perkara harus ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum. 

Menurutnya, pengawasan notaris tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Setiap notaris wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Penerapan PMPJ serta aktivasi akun AHU Online juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan notaris dan mencegah penyalahgunaan jabatan untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Karena itu, setiap rekomendasi yang masuk harus ditangani secara cermat, objektif, dan sesuai prosedur,” tegas Budi.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Pacu Target Kinerja Akhir 2026, Kaswo Bidik Pertahankan Predikat Terbaik I

BACA JUGA:5 Rekomendasi Tablet Terbaik 2026, Pilihan untuk Belajar, Bekerja, hingga Hiburan

Melalui gelar perkara ini, MPWN Sumsel berkomitmen memastikan proses pengawasan dan pemeriksaan notaris berjalan secara akuntabel. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme notaris sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Sumber: