Banner Pemprov

Fraksi PKB DPR RI Tegaskan GIbran Mundur Atau Dimakzulkan Tetap Melalui Proses di DPR

Fraksi PKB DPR RI Tegaskan GIbran Mundur Atau Dimakzulkan Tetap Melalui Proses di DPR

Jazilul Fawaid.--

JAKARTA, SUMEKS.CO - Bola panas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergullir di Senayan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mewacanakan pemakzulan tersebut. 

Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid merespons isu yang berkembang terkait Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari jabatan Wakil Presiden buntut surat keterangan ijazah SMA Gibran yang dinyatakan Mahkamah Agung (MA) tidak sah. Dia menegaskan Gibran mundur atau dimundurkan tetap harus melalui proses di DPR.

"Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR," kata Jazilul Fawaid merespons isu yang berkembang di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Jazilul mengaku sudah mendengar isu mundur tersebut. Namun ia menyebutkan DPR punya kewenangan untuk memakzulkan Gibran.

BACA JUGA:Istana Wapres Digeruduk Massa, Minta Gibran Mundur

BACA JUGA:Gibran Belum Mundur, Denny Indrayana: Pemakzulan Harus Jalan

"Itu baru saya dengar sebagai isu. Kalau soal sidangnya kita tunggu. Tapi yang jelas DPR diberikan kewenangan, beberapa kewenangan untuk menghadapi berbagai masalah atau kasus. Ini banyak, ada berapa yang ada berwacana hak angket, hak menyatakan pendapat. Kita ikutilah nanti, kita lihat prosesnya," ucap dia.

"Tapi supaya polemik ini tidak berlarut-larut, yang saya dengar aspirasi dari masyarakat, dari tokoh, meminta kepada DPR untuk apa, menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang dimiliki kewenangan oleh DPR. Kalau soal mundur itu tergantung Pak Gibran, bukan tergantung DPR," ujarnya.

BACA JUGA:Ini Perjalanan Panjang Gugatan Subhan Terhadap Ijazah Gibran di MA

BACA JUGA:PKB Kaji Pembentukan Pansus Ijazah Gibran

PKB Sebut DPR Wajib Tindak Lanjuti Putusan MK dan MA soal Ijazah Gibran

Meski demikian, Jazilul menghormati jika Gibran memang hendak mengundurkan diri. Akan tetapi, proses penggantian Wapres tetap berada di DPR.

"Ya tentu kami hormati, DPR tetap ada untuk penggantian seorang wakil presiden kan tetap melalui DPR," tuturnya. (dri)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: