Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengendalian Risiko, Evaluasi Manajemen Risiko 2026 Dimulai
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan, Evaluasi Manajemen Risiko Dimulai 9 November 2026--
pangkalpinang, Sumeks.co- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat komitmen penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel dengan mengikuti pembukaan Evaluasi Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (5/11/2026) tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Babel dari Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, mengikuti kegiatan mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Kaswo. Turut hadir Ketua Tim Humas, RB, dan TI Sriyani Agustina, bersama jajaran Tim Kerja Humas, RB, dan TI serta Tim Kerja Program dan Pelaporan.
Dalam arahannya, Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Kurniaman Telaumbanua, memaparkan mekanisme evaluasi, pembagian tim evaluator, hingga tahapan penilaian manajemen risiko.
Ia menekankan bahwa penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi sekaligus memastikan setiap potensi hambatan dapat diidentifikasi dan dikendalikan.
Kurniaman juga mengungkapkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Hukum berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BACA JUGA:Bangka Tengah Baru Punya Satu OBH Terakreditasi, Kanwil Kemenkum Babel Dukung LBH ‘Aisyiyah
BACA JUGA:DPRD Bangka Siapkan Ranperda Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin, Gandeng Kemenkum Babel
Pada 2025, Kementerian Hukum memperoleh nilai MRI sebesar 3,463 atau berada pada Level 3. Capaian ini menjadi landasan untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh satuan kerja.
Evaluasi Manajemen Risiko Dimulai November 2026
Pelaksanaan evaluasi tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 dan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-7.OT.03.03 Tahun 2026.
Seluruh proses penilaian akan dilakukan melalui aplikasi e-MR dengan sejumlah tahapan yang telah dijadwalkan.
Pengunggahan data dukung berlangsung pada 9–13 November 2026. Selanjutnya, evaluator melakukan penilaian pada 16–27 November 2026.
Tahapan berikutnya adalah persiapan panel pada 30 November hingga 4 Desember 2026, kemudian dilanjutkan dengan panel evaluasi pada 7–18 Desember 2026.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
