2.232 Paralegal Tersebar di Babel, Baru 800 Bersertifikat CPLA, Ini Langkah Kemenkum
Kanwil Kemenkum Babel Gandeng Dinsos PMD, 1.432 Paralegal Posbankum Perlu Penguatan Kompetensi--
SUMEKS.CO - PANGKALPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat kerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi dan koordinasi lintas instansi pada Senin (26/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas paralegal sekaligus memastikan keberlanjutan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Iman Santoso, menghadiri pertemuan bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ismail, Analis Hukum Ahli Pertama Galih Ardi Primadi, serta peserta magang Hub Kemenaker.
Rombongan diterima Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan, yang didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Mirwan.
BACA JUGA:42 Posbankum Berdiri di Pangkal Pinang, Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Kompetensi Paralegal
BACA JUGA:Perkuat Sinergi Pembinaan Paralegal, Kemenkum Sumsel Terima Audiensi DPD NLPA Sumsel
Baru 800 Paralegal Bersertifikat CPLA
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kanwil Kemenkum Babel menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi paralegal yang bertugas memberikan dukungan pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Dari total 2.232 paralegal yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekitar 800 orang di antaranya telah memiliki sertifikat Certified Paralegal Legal Aid (CPLA).
Data tersebut menunjukkan masih perlunya pembekalan dan peningkatan kapasitas bagi paralegal agar mampu menjalankan perannya secara optimal. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendukung proses penguatan kompetensi tersebut.
Iman Santoso menyampaikan bahwa audiensi ini tidak hanya bertujuan mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan Posbankum.
Menurutnya, paralegal memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi dan memahami persoalan hukum yang dihadapi.
“Penguatan kapasitas paralegal menjadi langkah penting untuk memastikan Posbankum Desa/Kelurahan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Dinsos PMD Dukung Penguatan Posbankum
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
