Sidang Korupsi Suap WTP Muara Enim, Jaksa KPK Beri Sinyal soal Pemanggilan Bobby Adhityo Rizaldi

SUMEKS.CO,- Nama anggota DPR RI periode 2019- 2024, Bobby Adhityo Rizaldi, turut disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Muara Enim yang menjerat Bupati nonaktif Edison bersama dua terdakwa swasta, Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.

Menanggapi penyebutan nama tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Surya Dharma Tanjung, menyatakan pihaknya akan melihat perkembangan pembuktian perkara sebelum menentukan saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Menurut Surya, pemanggilan seseorang sebagai saksi akan mempertimbangkan keterkaitan keterangannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Edison dan dua terdakwa lainnya.

"Ya kita lihat perkembangan pembuktian perkaranya. Kalau terkait langsung dengan perkara ini, yang bersangkutan akan kita hadirkan," ujar Surya Dharma Tanjung diwawancarai usai sidang Kamis 22 Oktober 2026.

BACA JUGA:Didakwa Suap Pengkondisian Opini WTP BPK, Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan Dua Terdakwa Kompak Melawan

BACA JUGA:Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, Nama Bobby Adhityo Rizaldi Terseret Dakwaan Jaksa KPK

Ia menjelaskan, jaksa KPK juga nantinya akan memilih saksi yang keterangannya dinilai relevan dan dapat membantu membuktikan dugaan perbuatan ketiga terdakwa.

Sebaliknya, apabila keterangan seseorang dinilai tidak berpengaruh signifikan atau tidak secara langsung membuktikan perbuatan para terdakwa, jaksa akan mempertimbangkan kembali kebutuhan menghadirkannya di persidangan.

Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, Nama Anggota DPRD RI Bobby Adhityo Rizaldi Terseret Dakwaan Jaksa KPK--Fdl

"Tergantung nanti situasi pembuktiannya seperti apa di persidangan," tegasnya.

Nama Bobby Muncul dalam Rangkaian Dakwaan

Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang, Kamis 22 Oktober 2026, jaksa KPK menguraikan dugaan rangkaian upaya untuk mengurus temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025 agar memperoleh opini WTP.

Berdasarkan dakwaan, Edison sebelumnya disebut meminta agar laporan keuangan Pemkab Muara Enim memperoleh opini WTP seperti tahun sebelumnya.

Namun, permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena terdapat sejumlah temuan pemeriksaan dan penentuan opini harus melalui reviu BPK RI Pusat.

Sumber: