Rocky Gerung Masuk Wantimpres: Mengubah Kekuasaan atau Terjebak Kompromi?

Dr. Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.

Mudir ‘Am Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan; dosen Universitas Al-Quran Al-Ittifaqiah.

Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan penting tentang hubungan antara intelektual dan kekuasaan.

Sosok yang selama ini dikenal melalui kritik tajam terhadap pemerintah kini menempati posisi sebagai penasihat Presiden.

Perubahan kedudukan tersebut menimbulkan pertanyaan yang melampaui pilihan pribadi: sejauh mana kebebasan berpikir dapat dipertahankan ketika seorang pengkritik menjadi bagian dari lembaga yang dahulu ia soroti?

Masuk ke pemerintahan dapat membuka kesempatan untuk memengaruhi keputusan secara langsung. Namun, kedekatan dengan pusat kekuasaan juga membawa risiko penyesuaian sikap, keterikatan kelembagaan, dan berkurangnya ruang kritik terbuka.

Dua kemungkinan itulah yang menjadi inti perdebatan: perubahan dari dalam atau kompromi yang perlahan mengikis independensi.

Peluang Memengaruhi dan Risiko Kooptasi

Konsep kooptasi Philip Selznick dalam TVA and the Grass Roots (1949) menyediakan kerangka untuk membaca hubungan tersebut. Secara umum, kooptasi menjelaskan penyerapan unsur dari luar ke dalam struktur organisasi untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan lembaga.

Dalam politik, keterlibatan seorang pengkritik dapat memperluas saluran masukan bagi pemerintah. Pada saat yang sama, kehadirannya dapat membantu kekuasaan memperoleh legitimasi dari kelompok yang sebelumnya menjaga jarak.

Meski demikian, konsep ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa Rocky telah kehilangan independensi. Kooptasi merupakan kemungkinan analitis yang perlu dinilai melalui tindakan dan hasil, bukan kesimpulan otomatis dari sebuah pelantikan.

Perspektif Michael Saward dalam The Representative Claim (2010) juga mengingatkan bahwa klaim keterwakilan membutuhkan penerimaan dan pengujian. Kehadiran intelektual dalam lembaga negara belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kepentingan publik telah terwakili secara efektif.

BACA JUGA:Disertasi KH Mudrik Qori Lahirkan Model Pembelajaran Nagham Berbasis Pesantren, Siap Jadi Rujukan Nasional

BACA JUGA:Rocky Gerung Puji Salsa Erwina Punya Narasi Kuat, Anggota DPR Jangan Hardik Majikannya

Sumber: