Kanwil Kemenkum Babel dan DPRD Bahas Ranperda Ketenagakerjaan, Ini Poin Strategisnya

PANGKALPINANG, sumeks.co-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pembahasan tersebut digelar di Ruang Rapat BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (24/9/2026), sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung hadir melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh. Turut mengikuti pembahasan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ismail.

Dari pihak DPRD Babel, rapat dihadiri Ketua BAPEMPERDA Fery, Wakil Ketua BAPEMPERDA Leviyan, tenaga ahli, serta jajaran staf BAPEMPERDA.

Harmonisasi dilakukan untuk memastikan materi Ranperda selaras dengan sistem hukum nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan ketenagakerjaan di daerah.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada pekerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel dan Universitas Pertiba Perkuat Layanan Hukum Lewat Program Magang Berdampak

BACA JUGA:Inovasi Daerah Butuh Perlindungan, Kanwil Kemenkum Babel Gelar Edukasi Paten

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan sejumlah catatan dari aspek hukum maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Salah satu perhatian utama adalah memastikan substansi Ranperda tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Sejumlah materi strategis turut dikaji, antara lain rumusan ketentuan pidana, penyesuaian terhadap perkembangan regulasi pidana, pemberian sanksi administratif, serta pengaturan mengenai cuti dan waktu istirahat.

Aspek kesejahteraan ibu dan anak juga menjadi bagian yang diperhatikan agar pengaturannya tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pembahasan mencakup penguatan aspek pendanaan dan penyempurnaan teknik perumusan norma.

Penyempurnaan norma diperlukan agar setiap ketentuan mengenai kewajiban maupun larangan memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif.

Sumber: