Fakta Soal Kenaikan BBM Nonsubsidi, SP3N-SBS: Masyarakat Harus Tahu

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga Sumatera Bagian Selatan (SP3N-SBS) merespon kenaikan harga BBM nonsubsidi, bukan semata hanya untuk sebuah tindakan tanpa dasar mengapa kenaikan BBM tersebut harus dilakukan.

Keputusan diambil pasti atas dasar pertimbangan yang cukup serius dilakukan pemerintah, bukan semata-mata persoalan penyesuaian harga korporasi, melainkan alarm serius atas kerentanan tata kelola energi nasional itu sendiri.

Seperti diketahui, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan sesuai formula harga pemerintah, hasil evaluasi bersama pemerintah, serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.

BACA JUGA:Kejutan Besar Piala Dunia 2026! Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol, Kiper 40 Tahun Jadi Tembok Tak Tertembus

BACA JUGA:Modus Paket Ekspedisi Terbongkar, Polisi Gagalkan Pengiriman Ganja di Baturaja

Dody Syafatra Surya, Ketua Umum SP3N-SBS, mengungkapkan bahwa publik harus melihat  persoalan energi di tanah air khususnya BBM harus disikapi secara bijak dan jernih.

Menurutnya, sehingga para buruh ataupun petugas Pertamina dilapangan tidak menjadi salah sasaran dari kemarahan masyarakat atas naiknya harga BBM Nonsubsidi yang saat ini sedang terjadi.

Pekerja PT. Pertamina Patraniaga tetap selalu memberikan pelayanan terbaik untuk lancarnya pendistribusian BBM kepada masyarakat dengan kebijakan pemerintah sebagai regulator.

Tidak hanya itu, SP3N-SBS menerangkan bahwa kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 di atas 30% memiliki dampak sosial, ekonomi, dan operasional yang tidak kecil.

BACA JUGA:5 LCGC Seken yang Masih Jadi Primadona di Tengah Kenaikan Harga BBM

BACA JUGA:BBM Nonsubsidi Meroket, Pertamax Turbo Tembus Rp21.650 di Beberapa Daerah, Ini Daftar Harga Terbaru 10 Juni

Kenaikan tajam tersebut berpotensi mendorong migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, khususnya Pertalite.

Apabila tidak dikelola dengan baik, migrasi konsumsi ini dapat menambah tekanan terhadap kuota BBM subsidi, memperbesar beban fiskal negara, memicu antrean di SPBU, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Sumber: