Policy Talk Nasional, Kemenkum Sumsel Bahas Peran Strategis Analis Kebijakan

Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talk Nasional Perkuat Peran Analis Kebijakan--

PALEMBANG, sumeks.co- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan Policy Talk bertema Akselerasi Peran Analis Kebijakan dalam Mendorong Kebijakan Daerah yang Adaptif di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kamis (30 April 2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan.

Forum tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.

Peserta yang hadir berasal dari Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Acara diawali laporan penyelenggara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Masan Nurpian, lalu dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Ikmal Idrus.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Gandeng Pemkot dan Kampus Perkuat Kekayaan Intelektual di Lubuklinggau

BACA JUGA:Songket Palembang Menuju Perlindungan IG, Kemenkum Sumsel Fasilitasi Pendaftaran

Dalam sesi materi, narasumber menyoroti pentingnya peran analis kebijakan dalam menjawab persoalan publik yang terus berkembang.

Analis kebijakan disebut tidak hanya berfokus pada penyusunan regulasi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret berbasis data dan analisis mendalam.

Selain itu, forum juga membahas pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif, ringkas, dan tepat sasaran bagi para pengambil keputusan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengatakan keikutsertaan dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kebijakan di daerah.

“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, kami mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas analisis sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin adaptif, solutif, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Sumber: