Policy Talk Digelar, Kemenkum Sumsel Fokus Penguatan Analis Kebijakan

Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talk, Perkuat Analisis Kebijakan Berbasis Data--

Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talk, Dorong Analisis Kebijakan Berbasis Data

Palembang, SUMEKS.CO- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan atau Policy Talk bertema Strategi Penguatan Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Banten yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH).

Forum diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Banten dan dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan guna menghasilkan kebijakan publik yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Materi utama disampaikan Widhi Novianto yang membahas dasar-dasar analisis kebijakan publik. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa kebijakan publik seharusnya dirumuskan, diputuskan, dan dijalankan berdasarkan data serta bukti yang valid.

BACA JUGA:Lewat Talkshow, Kanwil Kemenkum Sumsel Gaungkan Pentingnya Perlindungan Karya di Sektor Olahraga dan UMKM

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Hadiri Rakerda APJI, Siap Fasilitasi Legalitas Badan Hukum

Menurutnya, kebijakan yang baik tidak boleh hanya didasarkan pada intuisi, kebiasaan lama, tekanan politik, maupun kepentingan jangka pendek.

Forum berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab. Peserta dari berbagai daerah terlihat aktif berdiskusi mengenai tantangan dan penerapan kebijakan berbasis bukti di wilayah masing-masing.

Dalam sesi penutup, narasumber menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan data yang akurat dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengatakan keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di bidang kebijakan publik.

Menurutnya, analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap program dan keputusan pemerintah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata. Kami mendorong seluruh jajaran terus meningkatkan kompetensi dan mengedepankan pendekatan berbasis data,” ujar Maju.

Sumber: