Kemenkum Sumsel dan PN Palembang Perkuat Sinergi Pengamanan Aset Negara

Kemenkum Sumsel dan PN Palembang Perkuat Koordinasi Pengamanan Aset Negara

Palembang, SUMEKS.CO- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian SH, melakukan kunjungan koordinasi ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (6 April 2026)

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengamanan aset negara serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam kunjungan tersebut, Maju Amintas di dampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, I Nyoman Wiguna, di ruang kerjanya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi dan membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait pengamanan aset negara yang dikelola Kanwil Kemenkum Sumsel. Salah satu fokus utama adalah memastikan aset memiliki kepastian hukum yang kuat agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa koordinasi dengan lembaga peradilan merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola hukum yang akuntabel.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Percepat Program Kerja, Fokus Capai Target Triwulan II 2026

BACA JUGA:Kick-Off IRH 2026 Dimulai, Kemenkum Sumsel Siapkan Data Reformasi Hukum

Ia menegaskan, dukungan dari pengadilan sangat diperlukan, khususnya dalam proses hukum yang berkaitan dengan aset negara agar tetap terjaga baik secara fisik maupun legalitas.

Sementara itu, Ketua PN Palembang I Nyoman Wiguna menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi Kemenkum melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain pembahasan terkait aset, kedua pihak juga membahas peningkatan kerja sama dalam penyampaian dokumen hukum serta efisiensi birokrasi antarinstansi.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Kanwil Kemenkum Sumsel dan Pengadilan Negeri Palembang guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif serta meminimalisir hambatan administratif.

 

Sumber: