Kemenhaj dan Lintas Kementerian Sepakati Mitigasi Jemaah Umrah Imbas Konflik Timur Tengah

Kemenhaj dan Lintas Kementerian Sepakati 10 Langkah Mitigasi Bagi Jemaah Umrah Terdampak Imbas Konflik Timur Tengah

SUMEKS.CO - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah.

Yakni guna menyikapi dinamika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pertemuan ini bertujuan membangun kesepakatan bersama dalam menghadapi dampak situasi di Timur Tengah, baik dalam pemantauan perkembangan situasi maupun langkah mitigasi risiko guna memastikan keselamatan dan perlindungan jemaah.

BACA JUGA:Situasi Timur Tengah Mencekam, Warga Indonesia Diminta Tunda Umrah

BACA JUGA:Pemerintah Imbau Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan, Situasi Timur Tengah Tambah Memanas

Ditegaskan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah.

“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo saat memimpin rapat di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Dimana sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau jemaah yang belum berangkat agar menunda keberangkatan umrah hingga situasi dinilai lebih kondusif.

Adapun kesepakatan bersama, setelah mendengar berbagai informasi dan masukan dari peserta rapat, disepakati sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

BACA JUGA:Ruang Udara Timur Tengah Ditutup, Bagaimana Nasib 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia?

BACA JUGA:Iran Membalas, Gempur 5 Pangkalan Militer AS, Timur Tengah di Ambang Perang Besar

Sepakat membentuk Pusat Koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Perusahaan Penerbangan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

Sumber: