Raihan Predikat WBBM, Bukti Nyata Komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel Hadirkan Pelayanan Berkualitas

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Suasana penuh kebanggaan dan semangat terpancar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan saat jajaran pegawai mengikuti secara daring kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025, Rabu (11/02). 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB ini mengusu g tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai tonggak penting penguatan reformasi birokrasi nasional. 

Dari aula Kanwil Sumsel, Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkum Sumsel diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Alkana Yudha), Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Nur Ainun) beserta pejabat manajerial dan staf, menyaksikan diumumkannya Kemenkum Sumsel sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021

BACA JUGA:Herman Deru Dukung Kanwil Kemenkumham Jadikan Sumsel Sebagai Percontohan Nasional untuk Posbakum Desa

Lebih dari itu, Kementerian Hukum Republik Indonesia menjadi Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak Tahun 2025. 

Adapun penghargaan WBBM diberikan kepada Unit Eselon I Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta 6 Kantor Wilayah salah satunya Kanwil Sumatera Selatan. Penghargaan prestisius tersebut diterima langsung oleh Menteri Hukum, Suratman Andi Agtas, sebagai bukti nyata komitmen kuat dalam membangun integritas dan pelayanan prima di seluruh jajaran Kementerian Hukum.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas dan penguatan SAKIP bukan sekadar formalitas, melainkan gerakan nyata untuk membangun birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 

BACA JUGA:Herman Deru Dukung Kanwil Kemenkumham Jadikan Sumsel Sebagai Percontohan Nasional untuk Posbakum Desa 

“Reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil. SAKIP dan Zona Integritas menjadi instrumen untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan benar-benar menghadirkan pelayanan berkualitas,” tegas Rini.

Sumber: