Perkuat Integritas, Kemenkum Sumsel Teken Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja 2026

Kemenkum Sumsel Teken Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Palembang, SUMEKS.CO- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Kamis 15 Januari 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai komitmen nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi maupun kegiatan seremonial.

“Integritas adalah fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Komitmen yang kita tandatangani hari ini harus tercermin dalam perilaku, pola kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Selain menekankan integritas, Kakanwil Kemenkum Sumsel juga mendorong seluruh jajaran untuk terus mengembangkan inovasi berkelanjutan.

Menurutnya, inovasi menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

BACA JUGA:Penguatan Reformasi Hukum Pidana, Kakanwil Kemenkum Sumsel Sukseskan Sosialisasi KUHP-KUHAP oleh Wamenkum RI

BACA JUGA:Dorong Transformasi Digital, Kemenkum Sumsel Gelar Sosialisasi SKM Online

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 turut dirangkaikan dalam kegiatan tersebut.

Perjanjian kinerja ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas organisasi, di mana setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja, lanjutnya, akan dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi simbol sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Sumber: